Jangan berlagak pilon

Wajahnya tenang dan terkesan serius. Setiap langkah nampaknya dipertimbangkan dengan hati hati. Kata katanya keluar satu per satu dengan lancar dan jelas. Selesai membaca surat dari Rektor dia bertanya. “Anda baru saja lulus dokter dari Yogya? Mengapa tidak ingin ke Puskesmas ?. Pertanyaan ini ditujukan ke saya yang kebetulan duduk paling kanan. Kami bertiga, dengan Noko dan Faisal, sama sama menghadap Kepala Biro Personalia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Drs. Suparmanto MA. Tahun 1976, lupa bulan dan tanggalnya. Semalam naik kereta dari Yogya, pagi harinya sampai di Jakarta, langsung ketempat mertua Faisal dulu untuk mandi dan ganti pakaian.

Sedikit tergagap, saya menjawab “ Saya ingin menjadi peneliti dan dosen”. Mungkin jawabannya tidak terlalu pas. “Bukankah sesudah selesai wajib kerja di Puskesmas, juga bisa jadi peneliti dan dosen?”. Pertanyaannya membalik tajam. “Bukannya saya tak ingin tugas di Puskesmas, Bapak. Tetapi saya tak siap menjalani wajib kerja lewat INPRES. Saya tak pernah memperoleh beasiswa atau ikatan dinas pemerintah”. Saya utarakan lebih lanjut kalau begitu lulus, saya sudah langsung melamar sebagai dokter Puskesmas di Susukan, Suruh, kabupaten Semarang. Tetapi tak ada lowongan pegawai negeri di Pemerintah Daerah. Satu satunya cara untuk bekerja di Puskesmas hanya lewat program INPRES di Departemen Kesehatan.

Kemudian sejak lulus tahun 1975 itu, saya bertugas sebagaai asisten di UGM, di Fakultas Kedokteran, dan mulai melakukan penelitian. Belum diangkat sebagai pegawai negeri atau dosen tetap. Masih honorer. Ada tawaran dari yayasan Rockefeller untuk program doktor di luar negeri. Kebetulan waktu itu saya sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa lembaga yang memberikan program doktor seperti Karolinska Institute di Swedia, dan Univ. Newcastle Upon Tyne di Inggris. Konsultasi untuk memilih topik penelitian.

Tujuan kami menemui Biro Personalia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbekal surat Rektor, adalah untuk meminta rekomendasi ke Departemen Kesehatan agar diberikan surat ijin dokter (SID). SID hanya dikeluarkan kalau dokter baru sudah menjadi pegawai negeri atau bertugas di Puskesmas. Surat ini diperlukan untuk mengurus ijin praktek di daerah. Tanpa SID tak bisa praktek mandiri sebagai dokter. Surat pengangkatan sebagai pegawai negeri entah kapan akan turun. Berarti nggak bisa praktek dan nggak ada emasukan uang, padahal kami bertiga sudah berkeluarga.

Noko dan Faisal juga menghadapi pertanyaan serupa. Mereka punya alasan masing masing. Noko ingin bertugas mendalami kedokteran forensik, dan Faisal bertugas di bagian radiologi. Tak lebih lima belas menit kami diminta menunggu diluar. Surat yang akan dikirim ke Departemen Kesehatan langsung diproses. Ruangan tunggu nampak bersih dan lengang. Tak sampai satu jam semua sudah siap. Lancar tanpa birokrasi berbelit. Kepala biro bisa menerima alasan kami masing masing. “Keputusan ada di tangan Departemen Kesehatan, bukan di kami” jelasnya.

Terasa ringan langkah ini ketika kami menuju kantor Departemen Kesehatan di jalan Prapatan 10. Dengan surat resmi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, ditanda tangani oleh kepala Biro Personalia, Drs. Suparmanto MA. Sesampai di Prapatan, kami langsung ke Biro Kepegawaian. Ruangan terletak di sebelah kanan pintu utama. Agak telihat suram dan sesak. Kami menunggu hampir satu jam untuk menghadap Kepala Biro Kepegawaian, Dr. Brahim. Jam dua belas lewat sedikit kami memasuki ruangannya.

Orangnya nampak serius. Rambutnya lebat agak memanjang ke samping kiri dan kanan, tak sampai gondrong. Kumisnya hitam lebat berbentuk persegi. Nampak berwibawa benar. Namun kami tak bergetar sama sekali. Sama sama dokter pasti sikapnya akan lebih ramah. Dokter harus dianggap saudara, menurut sumpah asli Hippocrates. Dia membaca file surat yang ditanda tangani oleh Drs. Suparmanto MA. Beberapa menit dia membaca surat surat itu. Terakhir dia angkat surat itu ke atas, menerawang jendela. Mungkin sekedar meyakinkan isi suratnya. Dahinya berkerut.

Tiba tiba suaranya keluar menggeram “Hmmmmmmm”. Sambil menghentakkan tapak tangannya ke atas meja. Suaranya lantang “ Drs. Suparmanto MA ! Berlagak pilon dia”. Saya lihat Noko dan Faisal terhenyak. Wajahnya berubah kecut. Sementara saya terheran heran. Saya nggak tahu artinya apa “Berlagak pilon”. Saya masih sempat bertanya “Maksudnya apa Dok?”. “ Sampeyan tahu apa? Baru minggu kemarin, saya sama Drs. Suparmanto MA itu, dipanggil DPR, ditanya tentang penempatan dokter baru. Dia bilang kalau P & K tidak membuat kebijaksanaan menahan dokter2 yang baru lulus di perguruan tinggi. Baru lewat beberapa hari, kok dia kirim surat rekomendasi seperti ini”. Dengan geram dia angkat surat itu tinggi tinggi. Ini pertanda jelek. Lebih baik mundur teratur dari pada runyam. Dalam strategi militer dibenarkan untuk mundur sementara sambil mengatur siasat untuk memukul balik. Tactically withdraw.

“ Maaf dok, saya tidak tahu itu. Juga tak tahu ada kesepakatan dua menteri tentang dokter baru”. “ Sampeyan tahu apa?. Bilang sama Drs. Suparmanto MA mu itu ya. Jangan berlagak pilon”. “ Terima kasih dok. Kami mohon pamit”. Saya tetap berkata dengan sopan walau agak terkejut dengan nada tingginya. Sementara Noko sama Faisal wajahnya nampak muram. Tak mau berpamitan sekalipun. “ Wis disratang kok matur nuwun. Ora patut” Noko menggumam. Sudah digonggong kok masih terima kasih. Tak patutlah.

Jam setengah satu kami masuk rumah makan di ujung jalan, di samping gedung Departemen Kesehatan. Faisal diam terpekur. Noko masih menggerutu berkepanjangan. “ Kok ora ana bledeg ya ?”. Kok nggak ada petir ya ?. Saya juga kecewa, sudah jauh jauh dari Yogya. Tak ada hasil. Yang menghunjam dalam pikiran saya waktu itu apa makna ‘berlagak pilon’?. Ini pasti bahasa prokem yang baru. Tak terbiasa dengan istilah itu. Juga tak terbiasa menggunakannya sampai sekarang. Mungkin bahasa Jakarte. Saya bayangkan pak Suparmanto yang tenang itu, saya yakin dia memutuskan menanda tangani surat itu dengan penuh perhitungan. Bukan asal tanda tangan.

Singkat cerita, kami pulang ke Yogya. Kembali bekerja sebagai asisten honorer sampai beslit pegawai negeri turun setahun kemudian di tahun 1977. Tahun 1978 dan 1979 saya masih sibuk riset di laboratorum. Tahun 1978 sebenarnya semua sudah siap tinggal berangkat program doktor. Saya minta mundur oleh karena masih harus menjadi sekretaris eksekutif konggres Asia dan Pasifik Barat di Yogya menjelang pertengahan 1979.

Lima belas tahun kemudian, di awal sembilan puluhan saya sempat bertemu Dr. Brahim kembali. Saya sudah menyelesaikan program doktor lama sebelum itu di tahun 1983. Kami bertiga dengan dokter Uton Rafei, Regional Director, pejabat tertinggi WHO wilayah Asia Tenggara, makan malam berempat bersama Nyi, di rumah makan Sintawang jalan Magelang, Yogya. Dr. Brahim minta pesan cakar ayam. Saya berbisik “Yang benar pak Brahim, dengan pejabat tinggi WHO, kok mau pesan cakar ayam”. Jawabnya juga diluar dugaan saya “ Mas, sampeyan jangan berlagak pilon. Yang kita cari di sini ya cakar ayam ini”. Sambil bergurau saya ingatkan peristiwa “Jangan berlagak pilon” di tahun 1976 itu. Dia sudah lupa rupanya. Kami tertawa lebar membicarakan peristiwa itu. “Saya hanya menjalankan keputusan bersama. Nothing is negotiable”. Dokter Uton menyahut ringan, mungkin menyindir “ Apa bahasa Inggrisnya berlagak pilon ya?”. “Tak penting terjemahan bahasa Inggris. Yang penting pesan tersampaikan”. Mungkin karena bahasa Inggris dokter Brahim agak kurang lancar.

Kini mereka berdua telah lama pension. Saya menghargai beliau berdua sebagai senior dan pejabat yang telah banyak berjasa. Tetapi saya tetap saja pilon sampai kini, tak biasa menggunakan kata kata “berlagak pilon”.

Salam damai. Jangan berlagak pilon Bung.
Ki Ageng Similikithi